MARGONDA – Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengingatkan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dilantik untuk memperkokoh kualitas demokrasi, otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu terungkap saat melantik 605 CPNS menjadi PNS yang berlangsung di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), kemarin. Nur-sapaannya-menerangkan, saat ini pengelolaan negara telah berubah dari tersentral menjadi disentralisasi. [...]
Continue reading …CILODONG – Pemkot Depok melunak. Akses Jalan Kebon Duren menuju Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong akhirnya diperbaiki meski alakadarnya. Itu setelah emosi warga yang memblokir jalan dengan balok dan dan batu-batu besar. Kemarin, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda) mengirim perlengkapan perbaikan jalan, untuk mengobati kekecewaan warga. Dibimasda [...]
Continue reading …**Mulyamto: Kami Sudah Lapor Depdagri DEPOK – Akibat kurangnya pengadaan alat perekaman data e-KTP di Kota Depok, membuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Mulyamto, mengerutkan dahi. Hingga detik ini, pinjaman alat yang dijanjikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) belum terealisasi. Menurut Mulyamto, untuk menyukseskan program e-KTP sejak awal September telah dijadwalkan perekaman yang akan [...]
Continue reading …Jakarta-Pengguna jalan tol perlu bersabar untuk menikmati jalan bebas hambatan Depok – Antasari. Meski sudah meneken perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) baru, pada Selasa (7/6), tetapi PT Citra Waspphutowo sebagai pemegang konsesi ruas tersebut belum bisa memulai pembangunan fisik. Ini terjadi lantaran hingga kini pembebasan lahannya belum mencapai 1%. Direktur Utama PT Citra Wasppuhutowo Tri [...]
Continue reading …Depok-Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Jawa Barat, akan memberikan bantuan sertifikat 500 bidang tanah secara gratis kepada masyarakat setempat yang tidak mampu melalui Program Nasional Agraria atau Prona. “Saya harap pada 2011 akan selesai,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kasubag Tata Usaha BPN Kota Depok Drs Dedi Daskin di Depok, Selasa (7/6). Ia mengatakan, jumlah 500 [...]
Continue reading …Depok-Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi dan mengurai kemacetan di Depok sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, adalah dengan membangun tol Cinere – Jagorawi. Selain itu, Pemerintah kota Depok kini juga akan membangun terminal baru, disamping terminal yang sudah dimiliki Depok di Jalan Margonda Raya. Terminal di Margonda Raya saat ini dirasakan sudah tak mampu [...]
Continue reading …Depok-Jalan Raya Bogor, tepatnya di Simpangan Depok, Jawa Barat rusak parah. Akibatnya arus lalulintas selalu macet panjang, terutama yang datang dari arah Bogor atau Cibinong menuju Jakarta. Kerusakan ini sudah terjadi beberapa lama, namun belum ada perbaikan dari Pemerintah Kota Depok. “Ampun Pak setiap hari macet. Apalagi bila hujan turun, pasti semakin kacau dan semrawut. [...]
Continue reading …Depok-Lembaga kajian dan penelitian spesialis persoalan pembangunan berkelanjutan pusat dan daerah, Re-Ide INSTITUTE memiliki catatan penting soal lingkungan hidup di Kota Depok. Berbagai fakta diungkap lembaga yang menjadikan Depok sebagai daerah pertama yang membutuhkan program penyelamatan lingkungan lantaran sudah dianggap darurat. “Lima tahun silam, tepatnya sekitar tahun 2005-an, menghirup udara di Depok masih segar. Kemacetan [...]
Continue reading …Perjalanan seorang ilmuwan memang dapat diinspirasi oleh apapun dan siapapun. Seperti ilmuwan muda warga Cimanggis, Kota Depok, Handhika Satrio Ramadhan (28) yang berhasil meraih gelar Philosophical of Doctoral (PhD) di Tufts University, Massachusets, Amerika Serikat. Berawal dari inspirasi cara mengajar guru SMPnya, Handhik kini berhasil menemukan adanya kemungkinan manusia hidup di sepuluh dimensi. Tak hanya [...]
Continue reading …Depok-Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan tugu atau gapura Selamat Datang Kota Depok antara Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Penduduk dan PT Global Unggul Sejahtera (GUS), ternyata tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50/2007. Peraturan yang memuat tatacara pelaksanaan kerjasama daerah itu diduga tak menjadi acuan pelaksanaan kerjasama yang mendatangkan keuntungan berlimpah itu. [...]
Continue reading …
Recent Comments